Presiden minta Polri-TNI ambil pelajaran dari kasus Cebongan

presiden susilo bambang yudhoyono membayar semua pihak, terlebih tni dan polri, untuk memetik pelajaran dibandingkan peristiwa penembakan di lembaga pemasyarakatan (lp) cebongan, yogyakarta, agar kejadian serupa tidak berulang.

saya harap semua bagian mendukung proses pengakan hukum sebaik-baiknya kemudian petiklah pelajaran, insya allah kehidupan selama negeri kita makin tertib, katanya usai shalat jumat selama kompleks istana presiden, jakarta.

saya dukung langkah-langkah tni serta polri agar menegakkan hukum juga keadilan, berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka bekerja dengan profesional, tutur presiden.

presiden menyatakan, ia segera menginstruksikan penanganan jumlah setelah kepala polri dan panglima tni melaporkan kejadian penyerangan dan menewaskan empat tahanan tersebut.

saya sudah keluarkan instruksi waktu tersebut supaya mengungkap, menemukan pelakunya, hukum serta keadilan ditegakkan, dan berbagai dijalankan secara profesional, ujarnya.

Yang Lain: Website Toko Online Murah - Jasa Pembuatan Toko Online - Pembuatan Toko Online - Website Toko Online Murah

jangan sampai negara dituduh membiarkan juga tidak menegakkan hukum juga keadilan. kita simak berbagai proses, tni, utamanya tni ad sudah berinisiatif membentuk tim investigasi, akan tetapi kepolisian dan meneruskan langkah-langkah penyelidikan, gamblang presiden.

ia serta menyampaikan kiranya bagaimanapun serta tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum walaupun ia mengetahui tindakan itu merupakan perwujudan jiwa korsa.

ada perilaku daripada sekelompok pihak, di luar disebut grup preman, dan dengan sadis mengerjakan pembunuhan kepada seorang bintara kopassus tni ad. itu lah awal daripada jiwa korsa dan perlakuan yang luar biasa sadisnya tersebut dan membakar emosi mereka, tuturnya.

kemudian mereka menggarap aksi tersebut, dan aksi tersebut sesungguhnya juga tak kita benarkan, tegasnya.

presiden menyampaikan para pelaku telah mengakui perbuatannya juga memperoleh sanksi hukum pas peraturan.

prajurit dan mengerjakan tindakan tersebut tampil secara bertanggungjawab, secara ksatria, juga siap membeli sanksi hukum apapun. itulah dan para komandan, ingin ikut bertanggungjawab semuanya, ujarnya.

presiden serta mendukung langkah tni dan polri dalam menyelesaikan penanganan persentasi tersebut berdasarkan hukum serta menyewa penduduk memberikan ruang pada mereka agar menjalankan tugas dengan profesional.