ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah perlu menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di mencari kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra dan tidak salah diajak berbicara pada merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran sebab mereka yang benar-benar tahu keadaan dalam lapangan, mulai daripada pergi sampai hingga di luar negeri, tutur mahfud dalam jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertema mendorong kebijakan pemerintah ke arah cuaca usaha yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki merupakan bagian daripada proses pelayanan serta perlindungan pada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka peluang juga akses dan luas bagi keterlibatan pjtki melalui lokasi memperbaiki mutu sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, studi serta pelatihan, perlindungan pada di luar negeri, hingga dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar dijadikan mitra selama berbagai proses kebijakan, bukan sebagai objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa selama ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan serta perlindungan kepada pekerja migran baru belum maksimal oleh karenanya masih belum dapat diaplikasikan pada penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan tersebut dia beritahukan untuk tanggapan atas keluhan dari pihak apjati dan menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dijadikan mitra pada membeli kebijakan, padahal pjtki adalah pihak dan paling berperan dalam lapangan pada menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana pada lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan melibatkan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan jika banyak kesuksesan juga prestasi pemerintah dan menerima, namun kalau ada masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa bagian pjtki sesungguhnya kerap berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran di luar negeri, tergolong persentasi hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah di luar negeri makanya cenderung besar untuk melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji pada apjati supaya menungkapkan aspirasi tersebut terhadap pemerintah supaya dilaksanakan pembicaraan guna menciptakan kebijakan dan mampu menyebabkan cuaca upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah seluruh masukan ini aku beritahukan terhadap pemerintah, kta hendak membahas dulu agar membeli kenal apakah sudah sesuai serta baru banyak dan mesti diperbaiki, ujar mahfud.