anggota komisi vii dpr ri irfan membayar pada perusahaan tambang pt vale indonesia agar melepas tanah dan belum digunakan juga menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah.
jangan tunggu sampai 2025 masih diberikan. nanti pemerintah mau panggil investor agar memanfaatkan lahan itu, kata irfan saat pertemuan antara pt vale indonesia, pemkab morowali serta pemprov sulawesi tengah yang dimediasi dengan komisi vii dpr ri pada kota palu, rabu.
tahun 2025 adalah berakhirnya masa kontrak karya pt vale indonesia selama tanah air. kontrak perusahaan tambang tersebut telah berlangsung dari tahun 1968.
saat ini kasus lahan menganggur serta baru dikuasai dengan pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar pada sederat blok selama kabupaten morowali, sulawesi sedang.
Informasi Lainnya:
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi selama lahan seluas 190 ribu hektare tersebar pada sulawesi selatan, sulawesi tengah dan sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter mengatakan pihaknya siap melepas lahan yang belum ditekuni.
dia malahan mendesak pemkab morowali supaya segeralah menunjuk calon investor supaya mengolah lahan menganggur tersebut. tentu saja dengan ketentuan berlaku, papar nico.
sementara tersebut, anggota komisi vii yang lain, mulyadi, menyatakan pt vale indonesia untuk memegang teguh komitmennya supaya turut mengembangkan daerah selama kurang lebih operasi pertambangan.
jangan hanya berdalih sudah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr hanya menjadi pembius serta modus investasi, kata politisi partai gerindra ini.