anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan yang terjadi dalam palopo sulawesi tengah merupakan salah Salah satu dampak daripada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan tersebut mampu jadi karena ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah dan telah menganggarkan biaya tinggi, tapi lalu kalah, kata miryam s haryani di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan tersebut mampu dan dipicu oleh sikap komisi pemilihan publik daerah (kpud) setempat yang disangsikan independensinya.
sikap kpud yang disangsikan independensinya, berdasarkan dia, bisa persepsi publik bahwa kpud berpihak pada salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol juga mesti mengerjakan pendidikan politik terhadap masyarakat tapi realitasnya sering tak dilaksanakan, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Badan - Menurunkan Berat Badan
menurut miryam, untuk memimalisir tindakan anarkis juga kerusuhan dalam penyelenggaraan pilkada, mesti dilakukan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, agar pilkada kabupaten dan kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta merupakan wacana selama pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara tersebut, anggota komisi i dpr ri dari fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menungkapkan tidak setuju di wacana yang hendak membayarkan lagi pilkada kabupaten juga kota ke dprd.
menurut dia, bila terjadi gejolak di pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan pada pemilihnya masyarakat serta dprd, tapi lebih terhadap kesiapan proses penyelenggaraannya.